Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Pojok Inspirasi Ushuluddin

Spirit of Human Being

Senin, 10 Agustus 2015

Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan lagi, SBY: Pemerintah Jangan Berlebihan

Wacana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan memberlakukan lagi Undang-Undang tentang penghinaan presiden menuai banyak kritik, termasuk kritikan dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yodhoyono (SBY).
SBY menyatakan, meskipun presiden memiliki kekuasaan tertinggi untuk menangkap siapapun yang menghinanya, namun ia mengingatkan untuk tidak menggunakan kekuasaan secara berlebihan.
”Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya, kita sepakat negara dan penguasa tak represif dan main tangkap," ungkap SBY di dalam akun twitternya @SBYudhoyono, minggu (9/8).
Bagi SBY, kritik yang dilontarkan oleh rakyat seharusnya dijadikan masukan yang positif untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. "Kalau pemimpin tak tahu perasaan dan pendapat rakyat apalagi media juga diam dan tak bersuara saya malah takut jadi bom waktu," katanya.
SBY mencontohkan, saaat i masih menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia banyak sekali mendapatkan kritikan sampai hinaan dari rakyat. "Terus terang, selama 10 tahun jadi presiden ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan, dan cemarkan nama baik saya," curhatnya.
Menurut SBY, jika seandainya hinaan yang ia dapatkan dari rakyat tersebut dilaporkan kepada polisi mungkin jumlahnya sangat banyak sekali, namun hal itu tidak ia lakukan. "Barangkali saya juga justru tidak bisa bekerja, karena sibuk mengadu ke polisi, konsentrasi saya akan terpecah," pungkasnya. 

Reporter: Mughni Labib

Senin, 03 Agustus 2015

Muktamar NU: antara Tujuan dan Kenyataan


Oleh Muflih Hidayat

Nahdhatul Ulama (NU)  merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar se-Indonesia. Maka wajar, setiap kali NU menggelar Muktamar selalu menjadi perhatian banyak kalangan dan media massa. Hampir setiap menit, selalu muncul berita baru terkait serba serbi dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Termasuk berita tentang adanya kampanye tak sehat (Black Campaign) yang ditujukan kepada calon incumbent, Said Agil Siradj. Ia dituduh berangkat dari latar belakang Syiah, sementara NU merupakan Ormas Islam yang memiliki prinsip dasar yang benar-benar berbeda dari Syiah.

Kemunculan isu demikian tidak lain karena kentalnya gesekan politik yang terjadi di Muktamar ke-33 itu. Kita tidak bisa menafikan bahwa Muktamar yang digelar di Jombang itu pasti dipenuhi oleh aroma politis. Meskipun tujuan dasarnya adalah untuk merumuskan pedoman hidup umat Islam di Indonesia bahkan dunia. Tujuan itu dirumuskan dalam tema besar Muktamar, yaitu "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia".

Imam Aziz, selaku ketua Muktamar menjelaskan bahwa kandungan dalam redaksi "Islam Nusantara"  ialah islam yang toleran dan cinta damai. Hal ini dirasa perlu mengingat kenyataan bahwa umat Islam selalu disibukan dengan konflik. Baik konflik internal maupun eksternal. Konflik tersebut terjadi akibat pemahaman agama yang apologetik (merasa benar sendiri), sehingga muncul paradigma bahwa pemahaman agama di luar dirinya adalah salah.

Jika kita cermati dengan seksama, maka kita akan menemukan kejanggalan besar antara tujuan dengan kenyataan yang terjadi di Muktamar. Tujuannya, merumuskan islam yang toleran dan cinta damai, kemudian menghimbau kepada umat Islam untuk berhenti dari konflik dan fokus untuk membangun peradaban. Sementara kenyataannya, masih ada sentimen golongan yang dimanfaatkan oleh peserta Muktamar untuk  menjatuhkan calon. Bagaimana tidak, Said Agil dituduh Syiah.

Tuduhan ini muncul sebab kemesraan Said Agil dengan tokoh-tokoh Syiah. Ditambah lagi pemikiran kritisnya yang dianggap berbau Syiah. Hal ini menandakan bahwa di dalam tubuh NU masih ada paradigma NU dan Syiah tidak bisa berdamai. Tuduhan ini akan memperuncing jurang pemisah antara NU-Syiah.

Jadi, Muktamar NU ini seolah-olah ingin memperkenalkan kepada dunia tentang Islam yang mampu diterima oleh seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin) tanpa membeda-bedakan corak dan golongan keberislaman. Akan tetapi, proses Muktamar itu sendiri masih dicemari oleh intrik-intrik politik yang dengan sengaja menarik sentimen golongan. NU sendiri belum bisa berdamai dengan Syiah, bagaimana mungkin Muktamar NU ini akan mampu memperkenalkan konsep Islam Nusantara yang toleran dan cinta damai kepada dunia ?

*Penulis adalah ketua umum HMI KOMFUF Cabang Ciputat sekaligus Warga NU.

Jumat, 12 Juni 2015

Di Balik Dana Aspirasi DPR

Oleh Muflih Hidayat 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin terlibat dalam penggunaan anggaran daerah. Hal ini nampak setelah DPR mengusulkan dana aspirasi pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dana aspirasi ini diusulkan senilai 20 Milyar per tahun bagi tiap anggota dewan. Jika anggota dewan berjumlah 560 anggota, maka total anggaran berjumlah 11.2 Triliuyun. Sungguh angka yang fantastis.

Rencananya, dana aspirasi ini akan digunakan oleh tiap anggota dewan untuk pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing. Mekanismenya, pencairan dana akan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialirkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, DPR berperan dalam menentukan pengalokasian dana.
Hal ini berbeda dari sebelumnya, bahwa DPR hanya mengesahkan nominal APBN saja, tanpa turut serta menentukan arah alokasi dana. Secara sederhana, anggaran itu hanya numpang lewat  saja di DPR. Sementara kini, DPR ingin terlibat langsung dalam penggunaan anggaran tersebut.

Hal ini tentu sangat wajar mengingat fenomena tagih janji oleh para pendukung kepada anggota dewan yang terpilih. Entah diakui atau tidak, untuk menjadi anggota dewan membutuhkan cost  politik yang besar. Oleh karena itu, mereka memikirkan bagaimana caranya balik modal. Di sisi lain ia juga harus tetap menjaga basis massanya dengan menunaikan janjinya. Bentuk konkritnya ialah dengan mengalokasikan dana bagi pembangunan daerah setempat.

Masalahnya, penentuan alokasi dana bukanlah wewenang DPR, melainkan wewenang Bupati/Walikota. Sehingga anggota dewan harus berfikir keras bagaimana cara untuk balik modal  dan menjaga loyalitas pendukungnya. Inilah salah satu alasan mengapa DPR mengusulkan dana aspirasi yang sangat besar itu.

Dengan demikian maka tak heran jika banyak pengamat yang mengatakan bahwa usulan DPR mengenai dana aspirasi ini bukanlah ditujukan demi merelisasikan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Melainkan DPR hanya memikirkan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan memperoleh keuntungan pribadi serta kelompoknya sendiri.


Rabu, 11 Maret 2015

Yang Ku Tahu

Malam itu. . .
Saat segenap keangkuhan menguasai diriku. . .
Tatapmu mampu merobohkannya. . .

Saat keakuan yang menjelma menjadi ucapku
senyummu melunturkan segalanya
Engkaulah perubah cerita

Kau bukan fajar yang membangunkan lalu hilang seketika hanya meninggalkan embun

Kau bukan siang yang memberi kehangatan lalu membiarkan aku berjalan dalam keresahan

Kau bukan senja yang menaruh sejuk lalu kau menenggelamkan semua demi rembulan

Kau juga bukan malam yang menjadi penenang dalam kesunyian dan menawarkan kehampaan

Tapi yang aku tau ..
Kau adalah segenap keindahan dan kesakitan
Kau tak hanya kebaikan dan keburukan
Kau bukan sekedar kesempurnaan dan kekurangan
Kau seluruh kebahagian dan kesedihan

Yang  aku tau kau adalah cinta.

El-Jufri

Rabu, 04 Maret 2015

Sumpah Pocong; Solusi Kemelut Keadilan



Oleh Muflih Hidayat

Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Nasional. Momen ini sangat menarik untuk membincang dunia kehakiman di Indonesia, apalagi setelah mencuatnya kasus KPK-POLRI yang diproses melalui praperadilan. Keputusan hakim Sarpin Rizaldy (SR) yang mengabulkan gugatan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, memicu kontroversi. Oleh karena itu Komisi Yudisial sedang menulusuri apakah keputusan SR melanggar kode etik kehakiman atau tidak. Di lain pihak, putusan tersebut dianggap sebagai kemenangan POLRI dan membuktikan bahwa KPK ngawur dalam menetapkan tersangka.

Terlepas dari pro-kontra putusan SR, hakim yang seharusnya menjadi penegak keadilan, Justru terkesan dijadikan alat manuver serangan politis antar elite negara. Di tengah maraknya polemik kehakiman seperti ini, ada wacana lama yang kembali diangkat tentang bagaimana menyikapi kelemahan hukum positif. Yakni, pencarian keadilan melalui jalan mubahalah.

Istilah mubahalah mulai tenar saat Anas Urbaningrum (AU) dijatuhi vonis oleh majelis hakim terkait kasus korupsi Hambalang. AU menantang majelis hakim untuk melakukan sumpah, bahwa masing-masing pihak telah melakukan hal yang benar, barangsiapa yang berdusta, maka ia bersedia menerima laknat Allah. Namun, majelis hakim sama sekali tidak menghiraukan tantangan AU dan bergegas meninggalkan ruang persidangan.

Tradisi mubahalah dalam islam memang benar adanya. Nabi Muhammad pernah mempraktikannya tatkala menghadapi pendeta Nasrani dalam perdebatan tentang kenabian Isa AS. Hal ini dijelaskan dalam al Quran surat Ali Imran ayat 61. Di Indonesia, Tradisi seperti ini mirip dengan ritual sumpah pocong. Yakni sebuah ritual yang dilakukan di masjid, di mana kedua belah pihak yang berseteru dibungkus dengan kain kafan dan bersumpah bahwa siapa yang berdusta, maka siap menanggung murka Allah. Pihak yang berdusta diyakini akan mati secara tragis beberapa hari setelah ritual dilakukan.

Larutnya kemelut KPK-POLRI memancing beberapa nitizen di sosial media untuk mengusulkan penyelesaian melalui jalur mubahalah atau sumpah pocong. Hal ini direspon oleh Mahfudz MD yang dikenal sebagai pakar hukum dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfudz sama sekali tidak membenarkan praktik mubahalah atau sumpah pocong untuk dilaksanakan dalam sidang resmi. Alasannya, sistem peradilan Indonesia tidak mengenal mubahalah atau sumpah pocong, “melainkan melakukan pembuktian melalui proses peradilan, yang di dalamnya terdapat sumpah” tegasnya.
Sementara itu, vonis hakim yang dianggap jauh dari spirit keadilan, mendorong AU untuk menggelontorkan tantangan mubahalah kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan seluruh jajaran KPK yang telah menyeretnya ke persidangan. AU ingin memohon keadilan kepada Tuhan di saat pengadilan tak mampu menunaikan tugasnya.

Bagi penulis, mubahalah atau sumpah pocong merupakan ritual semata yang secara esensi tidak berbeda dengan sumpah yang biasa dilakukan sebelum persidangan. Seluruh subjek persidangan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing sebelum menyampaikan pendapatnya. Jika AU meyakini bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mendengar, maka cukuplah sumpah tersebut tanpa harus melalui ritual mubahalah atau sumpah pocong. 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More